Ernest Fergill
31207007
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA
A. Bahwa ketentuan mengenai pengurangan masa pidana (remisi) sebagai mana diaur dalam Keputuda Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana (remisi) prlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang –undang Nomer 12 Tahum 1995 tentang pemasyarakat dan Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
B. Bahwa pengurangn masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujutkan tujuan Sistem Pemasyarakatan ;
C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan B perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi) ;
Mengingat :
1. pasal 4 ayat (1) dan pasal14 Undang –undang Dasar 1945 ;
2. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77;tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
3. Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
Memutuskan :
1. menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI).
Spesifik atau khususnya ;
Mengenai “Pengurangan Masa Pidana”
Pasal 4
(1) pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :
a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjlani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan reisi 1 (satu) bulan.
b. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani *35469 pidana selama 12 (dua belas )bulan atau lebih diberikan remisi 2 (dua) bulan
(2) pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pada tahun pertama, diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a atau b;
b. Pada tahun kedua memproleh remisi 3 (tiga) bulan ;
c. Pada tahun ketiga memproleh remisi 4 (empat) bulan;
d. Pada tahun ke empat dan kelima mendapat remisi 5 (lima) bulan dan;
e. Pada tahun keenam dan seterusnya memproleh remisi 6 (enam) bulan tiap tahunnya.
(3) Penambahan pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak pidana yang memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
a. Narapidana dan Anak pidana yn\ang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan mendapat remisi tambahan sebesar satu perdua dari remisi yang di peroleh pada tahun ynag bersangkutan dan paling banyak 6 bulan.
b. Narapidana dan Anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu perbuatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka mendapat remisi tambahan sebesar sepertiga dari remisi yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana ynag di maksud dalam ayat (1).
Minggu, 03 Oktober 2010
ANALISIS UU NO.1 TAHUN 2009
TAS HUKUM PENGANGKUTAN
ANALISIS UU NO.1 TAHUN 2009
PENERBANGAN
ERNEST FERGILL
312007007
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
PEMBAHASAN
BAB Hal Pasal KETERANGAN
I Ketentuan Umum Pasal 1 Beberapa definisi berkaitan dengan Penerbangan
II Asas dan Tujuan Pasal 2 – 3 Asas-asas dan Tujuan Penerbangan
III Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pasal 4 Penjelasan mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang ini.
IV Kedaulatan Atas Wilayah Udara Pasal 5 – 9 Penjelasan mengenai Kedaulatan Atas Wilayah Udara.
Dimana terdapat wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Republik Indonesia pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara,sosial budaya, serta lingkungan udara.
Serta Pelaksanaan dari tanggungjawab tersebut.
V Pembinaan Pasal 10 – 12 Mengenai Pembinaan dalam hal penerbangan yang dilakukan oleh Negara. .
VI Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara Bag.1
Pasal 13 - 18 Penjelasan mengenai Rancang Bangun Pesawat Udara.
Dimana pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun.
Dan adanya sertifikat tipe dalam memproduksinya, serta dalam perubahan rancang bangun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu.
Bag. 2
Pasal 19 – 23 Dalam kegiatan melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam Peraturan Menteri.
VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Pasal 24 - 33 Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
Terdapat pula syarat-syarat pendaftaran, dan terdapat pula syarat-syarat hapusnya tanda pendaftaran.
VIII Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Bag. 1
Pasal 34 - 40 Pesawat udara harus memenuhi standar kelaikudaraan. Terdapat kategori standar pemberian sertifikat kelaikudaraan dan terdapa sanksi-sanksi ketika melanggar dari standar kelaikudaraan.
Bag.2
Pasal 41 - 45 Operasi Pesawat Udara.
Setiap orang yang ingin mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.
Terdapat pula syarat-syarat dalam mendapatkan sertifikat operator pesawt udara.
Bag.3
Pasal 46 - 51 Perawatan Pesawat Udara
Adanya sertifikat dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara, serta kategori yang dapat melakukan perawatan terhadap pesawat terbang.
Bag.4
Pasal 52 - 57 Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara selama Penerbangan.
Terdapat syarat-syarat yang wajib dilakkukan selama penerbangan.
Bag.5
Pasal 58 - 61 Personel Pesawat Udara
Bahwa setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.Terdapat pula prasyarat dalam hal mendapatkan lisensi tersebut.
Bag.6
Pasal 62 Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara
Prasyarat dalam mengoperasikan pesawat udara dan sanksi administrative jika melanggar dalam mengoperasikan pesawat udara.
Bag.7
Pasal 63 - 66 Pengoperasian Pesawat Udara
Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia.
Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas
pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah
mendapat izin dari Menteri.
Serta tata cara dalam proses sertifikasi kelaikudaraan dan lisensi.
Bag.8
Pasal 67 - 70 Pesawat Udara Negara
Dalam proses pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan, serta memiliki tanda identitas.
Penggunaan pesawat udara asing di wilayah Indonesia, perlu mendapat izin dari Pemerintah terlebih dahulu.
IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara Pasal 71 - 82 Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat,dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Disebutkan pula debitur dapat memohonkan penerbitan kuasa derigistrasi kepada kreditur.
X Angkutan Udara Bag.1
Pasal 83 - 107 Terdapat jenis kegiatan angkutan udara, tata cara dalam pelaksanaan kegiatan angkutan udara.
Jenis-jenis pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan pesawat udara.
Penjelasan mengenai Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Uara Perintis.
Bag.2
Pasal 108 – 121 Perizinan Angkutan Udara
Terdapat tata cara pengurusan izin usaha angkutan udara niaga dan mengenai perizinan usaha angkutan udara bukan niaga.Serta kewajiban pemegang izin angkutan udara.
Bag.3
Pasal 122 - 125 Jaringan dan rute penerbangan
- Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh Menteri.
- Jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara antarnegara.
Terdapat pula pertimbangan-pertimbangan mengenai jaringan dan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri.
Bag.4
Pasal 126 - 130 Tarif
Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.
Bag.5
Pasal 131 - 133 Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
Dalam kegiatan penunjang usaha harus mendapat izin dari Menteri, serta adanya tata cara ataupun proses dalam pengajuan izin usaha penunjang angkutan udara.
Bag.6
Pasal 134 - 135 Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak–Anak, dan/atau Orang Sakit
Berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
Dalam pemberian tidak dipungut biaya tambahan.
Bag.7
Pasal 136 - 139 Pengangkutan Barang Khusus dan Berbahaya
Dalam pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi prasyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Bag.8
Pasal 140 - 186 Tanggungjawab Pengangkut
Di dalam bagian ini, terdapat mengenai Wajib Angkut, Tanggungjawab Pengangkut terhadap penumpang dan/atau pengirim kargo, Dokumen angkutan penumpang, bagasi dan kargo, Besaran ganti kerugian, Pihak yang berhak menerima ganti kerugian, Jangka waktu Pengajuan Klaim, Hal gugatan, Pernyataan Kemungkinan Meninggal dunia bagi penumpang pesawat udara yang hilang, Wajib Asuransi, Tanggungjawab pada angkutan udara oleh beberapa pengangkut berturut-turut, Tanggungjawab pada angkutan intermoda, Tanggungjawab pengangkut lain, Tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga, Persyaratan khusus.
Bag.9
Pasal 187 - 191 Angkutan Multimoda
Kegiatan angkutan udara dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan
multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya.
Serta terdapat tanggungjawab dari angkutan multimoda.
XI Kebandarudaraan Bag.1
Pasal 192 Umum
Terdapat jenis-jenis dari Bandar udara.
Bag.2
Pasal 193 - 200 Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Didalam bagian ini terdapat peran dan fungsi dari Bandar udara tersebut, tatanan dari kebandarudaraan tersebut, serta terdapat Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
Bag.3
Pasal 201 - 213 Penetapan Lokasi Bandar Udara
Lokasi ditetapkan oleh Menteri. Memuat pula mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan.
Bag.4
Pasal 214 - 216 Pembangunan Bandar Udara
Dalam penbangunan Bandar Udara wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan
jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.
Bag.5
Pasal 217 - 225 Pengoperasian Bandar Udara
- Dalam pengoperasiannya harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa Bandar udara.
- Badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa Bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
Bag.6
Pasal 226 - 238 Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara
1. Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:
a. pembinaan kegiatan penerbangan
b. kepabeanan
c. keimigrasian
d. kekarantinaan.
2. Tentang otoritas Bandar udara
3. Pelayanan jasa
Bag.7
Pasal 239 Pelayanan dan fasilitas khusus di khususkan untuk peyandang cacat,usia lanjut dan orang sakit.
Bag.8
Pasal 240 - 242 Tanggung jawab da ganti kerugian.:
1. luka fisik atau kematian
2. musnah hilang atau rusak
3. dampak lingkungan yang berkaitan dengan Bandar udara.
Bag.9
Pasal 243 - 246
Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
Bag.10
Pasal 247 - 252 1. Tentang pembangunan Bandar udara khusus
2. izin pembangunan
3. pengawasan dan pengendalian
Bag.11
Pasal 253 - 255 Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Bag.12
Pasal 256 Bandar Udara Internasional
Bag.13
Pasal 257 - 259 Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;
b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;
c. keamanan dan pertahanan negara; serta
d. peraturan perundang-undangan.
Bag.14
Pasal 260 Pelestarian Lingkungan
Penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.
XII Navigasi Penerbangan Bag.1
Pasal 261 - 268 Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. keselamatan operasi penerbangan;
b. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
c. kepadatan lalu lintas penerbangan;
d. standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku; dan
e. perkembangan teknologi di bidang navigasi
penerbangan.
Bag.2
Pasal 269 - 291 Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
tujuan sebagai berikut:
a. terwujudnya penyediaan jasa pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
b. terwujudnya efisiensi penerbangan; dan
c. terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi
penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional.
Bag.3
Pasal 292 - 295 Personel Navigasi Penerbangan
Bag.4
Pasal 296 - 301
Fasilitas Navigasi Penerbangan
Fasilitas navigasi penerbangan terdiri atas:
a. fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. fasilitas informasi aeronautika; dan
c. fasilitas informasi meteorologi penerbangan.
Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan harus memperhatikan :
a. kebutuhan operasional;
b. perkembangan teknologi;
c. keandalan fasilitas; dan
d. keterpaduan sistem
Bag.5
Pasal 302 - 307 Frekuensi Radio Penerbangan
hanya digunakan untuk kepentingan
keselamatan penerbangan aeronautika dan nonaeronautika
XIII Keselamatan Penerbangan Bag.1
Pasal 308 - 311 Program keselamatan penerbangan nasional:
a. peraturan keselamatan penerbangan;
b. sasaran keselamatan penerbangan;
c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatanpenerbangan (safety data analysis and exchange);
e. kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian
penerbangan (accident and incident investigation);
f. promosi keselamatan penerbangan (safety promotion);
g. pengawasan keselamatan penerbangan (safety
oversight); dan
h. penegakan hukum (law enforcement).
Yang bertaggung jawab adalah mentri.
Bag.2
Pasal 312 Mentri yang bertanggung jawab.
Pengawasan keselamatan penerbangan meliputi :
a. audit;
b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance); dan
d. pemantauan (monitoring).
Bag.3
Pasal 313 Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.
Bag.4
Pasal 314 - 317 Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (safety management system) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.
Bag.5
Pasal 318 - 322 Budaya Keselamatan Penerbangan
XIV
Keamanan Penerbangan
Bag.1
Pasal 323 - 330
Yang bertanggung jawab adalah mentri.
Menteri berwenang untuk:
a. membentuk komite nasional keamanan penerbangan;
b. menetapkan program keamanan penerbangan
nasional; dan
c. mengawasi pelaksanaan program keamanan
penerbangan nasional.
Bag.2
Pasal 331 - 333 Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan
keamanan penerbangan nasional.
Bag.3
Pasal 334 - 339 Keamanan Bandar Udara
Bag.4
Pasal 340 - 343 Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara meliputi:
a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum
pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan
(check and search);
b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang
yang tertinggal di pesawat udara;
c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk
pesawat udara; dan
d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan,
dan minuman yang akan masuk pesawat udara.
Bag.5
Pasal 344 - 347 Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum
tindakan melawan hokum yang membahayakan antara lain:
a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau dibandar udara;
c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
Bag.6
Pasal 348 - 351 Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan.
XV Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara Pasal 352 - 356 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.
XVI Investigasi dan Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara Bag.1
Pasal 357 Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan lanjutan mengenai penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah Republik Indonesia.
Bag.2
Pasal 358 - 363 Komite nasional wajib melaporkan segala perkembangan dan hasil investigasinya kepada Menteri
Bag.3
Pasal 364 - 369 Tentang tugas Majelis profesi:
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang penerbangan;
b. melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan,
personel dan pengguna jasa penerbangan; dan
c. menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan.
XVII Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Penerbangan Pasal 370 - 374 Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan meliputi :
a. rancang bangun, produksi, dan pemeliharaan pesawat udara;
b. mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
c. fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. teknologi, informasi, dan navigasi penerbangan;
e. kebandarudaraan; serta
f. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel
penerbangan
XVIII Sistem Informasi Penerbangan Pasal 375 - 380 Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk:
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
b. mendukung perumusan kebijakan di bidang
penerbangan.
XIX Sumber Daya Manusia Bag.1
Pasal 381 Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan.
Bag.2
Pasal 382 - 387 Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan
Bag.3
Pasal 388 - 392 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
Bag.4
Pasal 393 - 394 Kontribusi antara lain :
a. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan;
b. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
c. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada; dan/atau
d. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk praktek kerja.
Bag.5
Pasal 395 Untuk menjamin keselamatan penerbangan harus
dilakukan pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional penerbangan.
XX Peran Serta Masyarakat Pasal 396 - 398 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan penerbangan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah dalam rangka pembinaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan penerbangan;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
pejabat yang berwenang terhadap kegiatan
penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan
dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian
prosedur penerbangan, atau tidak
berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan
atau kejadian terhadap pesawat udara;
XXI Penyidikan Pasal 399 - 400 Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di
bidang penerbangan;
d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
XXII Ketentuan Pidana Pasal 401 - 443 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
XXIII Ketentuan Peralihan Pasal 444 - 451 Ketentuan peralihan
XXIV Ketentuan Penutup Pasal 452 - 466 Penutup.
ANALISIS UU NO.1 TAHUN 2009
PENERBANGAN
ERNEST FERGILL
312007007
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
PEMBAHASAN
BAB Hal Pasal KETERANGAN
I Ketentuan Umum Pasal 1 Beberapa definisi berkaitan dengan Penerbangan
II Asas dan Tujuan Pasal 2 – 3 Asas-asas dan Tujuan Penerbangan
III Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pasal 4 Penjelasan mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang ini.
IV Kedaulatan Atas Wilayah Udara Pasal 5 – 9 Penjelasan mengenai Kedaulatan Atas Wilayah Udara.
Dimana terdapat wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Republik Indonesia pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara,sosial budaya, serta lingkungan udara.
Serta Pelaksanaan dari tanggungjawab tersebut.
V Pembinaan Pasal 10 – 12 Mengenai Pembinaan dalam hal penerbangan yang dilakukan oleh Negara. .
VI Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara Bag.1
Pasal 13 - 18 Penjelasan mengenai Rancang Bangun Pesawat Udara.
Dimana pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun.
Dan adanya sertifikat tipe dalam memproduksinya, serta dalam perubahan rancang bangun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu.
Bag. 2
Pasal 19 – 23 Dalam kegiatan melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam Peraturan Menteri.
VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Pasal 24 - 33 Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
Terdapat pula syarat-syarat pendaftaran, dan terdapat pula syarat-syarat hapusnya tanda pendaftaran.
VIII Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Bag. 1
Pasal 34 - 40 Pesawat udara harus memenuhi standar kelaikudaraan. Terdapat kategori standar pemberian sertifikat kelaikudaraan dan terdapa sanksi-sanksi ketika melanggar dari standar kelaikudaraan.
Bag.2
Pasal 41 - 45 Operasi Pesawat Udara.
Setiap orang yang ingin mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.
Terdapat pula syarat-syarat dalam mendapatkan sertifikat operator pesawt udara.
Bag.3
Pasal 46 - 51 Perawatan Pesawat Udara
Adanya sertifikat dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara, serta kategori yang dapat melakukan perawatan terhadap pesawat terbang.
Bag.4
Pasal 52 - 57 Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara selama Penerbangan.
Terdapat syarat-syarat yang wajib dilakkukan selama penerbangan.
Bag.5
Pasal 58 - 61 Personel Pesawat Udara
Bahwa setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.Terdapat pula prasyarat dalam hal mendapatkan lisensi tersebut.
Bag.6
Pasal 62 Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara
Prasyarat dalam mengoperasikan pesawat udara dan sanksi administrative jika melanggar dalam mengoperasikan pesawat udara.
Bag.7
Pasal 63 - 66 Pengoperasian Pesawat Udara
Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia.
Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas
pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah
mendapat izin dari Menteri.
Serta tata cara dalam proses sertifikasi kelaikudaraan dan lisensi.
Bag.8
Pasal 67 - 70 Pesawat Udara Negara
Dalam proses pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan, serta memiliki tanda identitas.
Penggunaan pesawat udara asing di wilayah Indonesia, perlu mendapat izin dari Pemerintah terlebih dahulu.
IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara Pasal 71 - 82 Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat,dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Disebutkan pula debitur dapat memohonkan penerbitan kuasa derigistrasi kepada kreditur.
X Angkutan Udara Bag.1
Pasal 83 - 107 Terdapat jenis kegiatan angkutan udara, tata cara dalam pelaksanaan kegiatan angkutan udara.
Jenis-jenis pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan pesawat udara.
Penjelasan mengenai Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Uara Perintis.
Bag.2
Pasal 108 – 121 Perizinan Angkutan Udara
Terdapat tata cara pengurusan izin usaha angkutan udara niaga dan mengenai perizinan usaha angkutan udara bukan niaga.Serta kewajiban pemegang izin angkutan udara.
Bag.3
Pasal 122 - 125 Jaringan dan rute penerbangan
- Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh Menteri.
- Jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara antarnegara.
Terdapat pula pertimbangan-pertimbangan mengenai jaringan dan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri.
Bag.4
Pasal 126 - 130 Tarif
Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.
Bag.5
Pasal 131 - 133 Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
Dalam kegiatan penunjang usaha harus mendapat izin dari Menteri, serta adanya tata cara ataupun proses dalam pengajuan izin usaha penunjang angkutan udara.
Bag.6
Pasal 134 - 135 Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak–Anak, dan/atau Orang Sakit
Berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
Dalam pemberian tidak dipungut biaya tambahan.
Bag.7
Pasal 136 - 139 Pengangkutan Barang Khusus dan Berbahaya
Dalam pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi prasyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Bag.8
Pasal 140 - 186 Tanggungjawab Pengangkut
Di dalam bagian ini, terdapat mengenai Wajib Angkut, Tanggungjawab Pengangkut terhadap penumpang dan/atau pengirim kargo, Dokumen angkutan penumpang, bagasi dan kargo, Besaran ganti kerugian, Pihak yang berhak menerima ganti kerugian, Jangka waktu Pengajuan Klaim, Hal gugatan, Pernyataan Kemungkinan Meninggal dunia bagi penumpang pesawat udara yang hilang, Wajib Asuransi, Tanggungjawab pada angkutan udara oleh beberapa pengangkut berturut-turut, Tanggungjawab pada angkutan intermoda, Tanggungjawab pengangkut lain, Tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga, Persyaratan khusus.
Bag.9
Pasal 187 - 191 Angkutan Multimoda
Kegiatan angkutan udara dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan
multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya.
Serta terdapat tanggungjawab dari angkutan multimoda.
XI Kebandarudaraan Bag.1
Pasal 192 Umum
Terdapat jenis-jenis dari Bandar udara.
Bag.2
Pasal 193 - 200 Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Didalam bagian ini terdapat peran dan fungsi dari Bandar udara tersebut, tatanan dari kebandarudaraan tersebut, serta terdapat Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
Bag.3
Pasal 201 - 213 Penetapan Lokasi Bandar Udara
Lokasi ditetapkan oleh Menteri. Memuat pula mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan.
Bag.4
Pasal 214 - 216 Pembangunan Bandar Udara
Dalam penbangunan Bandar Udara wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan
jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.
Bag.5
Pasal 217 - 225 Pengoperasian Bandar Udara
- Dalam pengoperasiannya harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa Bandar udara.
- Badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa Bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
Bag.6
Pasal 226 - 238 Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara
1. Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:
a. pembinaan kegiatan penerbangan
b. kepabeanan
c. keimigrasian
d. kekarantinaan.
2. Tentang otoritas Bandar udara
3. Pelayanan jasa
Bag.7
Pasal 239 Pelayanan dan fasilitas khusus di khususkan untuk peyandang cacat,usia lanjut dan orang sakit.
Bag.8
Pasal 240 - 242 Tanggung jawab da ganti kerugian.:
1. luka fisik atau kematian
2. musnah hilang atau rusak
3. dampak lingkungan yang berkaitan dengan Bandar udara.
Bag.9
Pasal 243 - 246
Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
Bag.10
Pasal 247 - 252 1. Tentang pembangunan Bandar udara khusus
2. izin pembangunan
3. pengawasan dan pengendalian
Bag.11
Pasal 253 - 255 Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Bag.12
Pasal 256 Bandar Udara Internasional
Bag.13
Pasal 257 - 259 Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;
b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;
c. keamanan dan pertahanan negara; serta
d. peraturan perundang-undangan.
Bag.14
Pasal 260 Pelestarian Lingkungan
Penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.
XII Navigasi Penerbangan Bag.1
Pasal 261 - 268 Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. keselamatan operasi penerbangan;
b. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
c. kepadatan lalu lintas penerbangan;
d. standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku; dan
e. perkembangan teknologi di bidang navigasi
penerbangan.
Bag.2
Pasal 269 - 291 Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
tujuan sebagai berikut:
a. terwujudnya penyediaan jasa pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
b. terwujudnya efisiensi penerbangan; dan
c. terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi
penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam lingkup nasional, regional, dan internasional.
Bag.3
Pasal 292 - 295 Personel Navigasi Penerbangan
Bag.4
Pasal 296 - 301
Fasilitas Navigasi Penerbangan
Fasilitas navigasi penerbangan terdiri atas:
a. fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. fasilitas informasi aeronautika; dan
c. fasilitas informasi meteorologi penerbangan.
Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan harus memperhatikan :
a. kebutuhan operasional;
b. perkembangan teknologi;
c. keandalan fasilitas; dan
d. keterpaduan sistem
Bag.5
Pasal 302 - 307 Frekuensi Radio Penerbangan
hanya digunakan untuk kepentingan
keselamatan penerbangan aeronautika dan nonaeronautika
XIII Keselamatan Penerbangan Bag.1
Pasal 308 - 311 Program keselamatan penerbangan nasional:
a. peraturan keselamatan penerbangan;
b. sasaran keselamatan penerbangan;
c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatanpenerbangan (safety data analysis and exchange);
e. kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian
penerbangan (accident and incident investigation);
f. promosi keselamatan penerbangan (safety promotion);
g. pengawasan keselamatan penerbangan (safety
oversight); dan
h. penegakan hukum (law enforcement).
Yang bertaggung jawab adalah mentri.
Bag.2
Pasal 312 Mentri yang bertanggung jawab.
Pengawasan keselamatan penerbangan meliputi :
a. audit;
b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance); dan
d. pemantauan (monitoring).
Bag.3
Pasal 313 Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.
Bag.4
Pasal 314 - 317 Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (safety management system) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.
Bag.5
Pasal 318 - 322 Budaya Keselamatan Penerbangan
XIV
Keamanan Penerbangan
Bag.1
Pasal 323 - 330
Yang bertanggung jawab adalah mentri.
Menteri berwenang untuk:
a. membentuk komite nasional keamanan penerbangan;
b. menetapkan program keamanan penerbangan
nasional; dan
c. mengawasi pelaksanaan program keamanan
penerbangan nasional.
Bag.2
Pasal 331 - 333 Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan
keamanan penerbangan nasional.
Bag.3
Pasal 334 - 339 Keamanan Bandar Udara
Bag.4
Pasal 340 - 343 Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara meliputi:
a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum
pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan
(check and search);
b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang
yang tertinggal di pesawat udara;
c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk
pesawat udara; dan
d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan,
dan minuman yang akan masuk pesawat udara.
Bag.5
Pasal 344 - 347 Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum
tindakan melawan hokum yang membahayakan antara lain:
a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau dibandar udara;
c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
Bag.6
Pasal 348 - 351 Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan.
XV Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara Pasal 352 - 356 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.
XVI Investigasi dan Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara Bag.1
Pasal 357 Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan lanjutan mengenai penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah Republik Indonesia.
Bag.2
Pasal 358 - 363 Komite nasional wajib melaporkan segala perkembangan dan hasil investigasinya kepada Menteri
Bag.3
Pasal 364 - 369 Tentang tugas Majelis profesi:
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang penerbangan;
b. melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan,
personel dan pengguna jasa penerbangan; dan
c. menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan.
XVII Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Penerbangan Pasal 370 - 374 Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan meliputi :
a. rancang bangun, produksi, dan pemeliharaan pesawat udara;
b. mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
c. fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. teknologi, informasi, dan navigasi penerbangan;
e. kebandarudaraan; serta
f. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel
penerbangan
XVIII Sistem Informasi Penerbangan Pasal 375 - 380 Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk:
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
b. mendukung perumusan kebijakan di bidang
penerbangan.
XIX Sumber Daya Manusia Bag.1
Pasal 381 Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan.
Bag.2
Pasal 382 - 387 Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan
Bag.3
Pasal 388 - 392 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
Bag.4
Pasal 393 - 394 Kontribusi antara lain :
a. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan;
b. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
c. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada; dan/atau
d. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk praktek kerja.
Bag.5
Pasal 395 Untuk menjamin keselamatan penerbangan harus
dilakukan pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional penerbangan.
XX Peran Serta Masyarakat Pasal 396 - 398 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan penerbangan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah dalam rangka pembinaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan penerbangan;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
pejabat yang berwenang terhadap kegiatan
penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan
dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian
prosedur penerbangan, atau tidak
berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan
atau kejadian terhadap pesawat udara;
XXI Penyidikan Pasal 399 - 400 Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di
bidang penerbangan;
d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
XXII Ketentuan Pidana Pasal 401 - 443 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
XXIII Ketentuan Peralihan Pasal 444 - 451 Ketentuan peralihan
XXIV Ketentuan Penutup Pasal 452 - 466 Penutup.
java jive-gadis malam
Intro: E A (2x)
E
Gadis malam berjalan pelan
A E
Adakah tujuan kemana langkahnya
E
Dan seorang pria melirik cepat
A E
Menahan sang dara hasrat pun bicara
E C#m B
Sudut yang ada di hening malam
A E
Jadi satu saksi haramnya transaksi
Reff: D G
Deru nafas memacu di dalam ruang
C A G
Seiring hasrat manusia oh
D G
Gelap melanda jiwa
A
Dan mereka terlena oh begitu cepat
B E
Dosa itu terbuat
Int: E C#m B A
E C#m B
Jari yang lentik lemah meraih
A E
Setumpuk uang kertas dan pergi bergegas
E C#m B
Malam meninggi langkah sang gadis
A E
Pelan dan menghilang di pekatnya malam
Kembali ke: Reff
Int: E C#m B A G A (2x)
Kembali ke: Reff
E C#m B
Hai gadis malam adakah telintas
A
Tuk kembali pulang
E
Ke dunia yang hilang
E
Gadis malam berjalan pelan
A E
Adakah tujuan kemana langkahnya
E
Dan seorang pria melirik cepat
A E
Menahan sang dara hasrat pun bicara
E C#m B
Sudut yang ada di hening malam
A E
Jadi satu saksi haramnya transaksi
Reff: D G
Deru nafas memacu di dalam ruang
C A G
Seiring hasrat manusia oh
D G
Gelap melanda jiwa
A
Dan mereka terlena oh begitu cepat
B E
Dosa itu terbuat
Int: E C#m B A
E C#m B
Jari yang lentik lemah meraih
A E
Setumpuk uang kertas dan pergi bergegas
E C#m B
Malam meninggi langkah sang gadis
A E
Pelan dan menghilang di pekatnya malam
Kembali ke: Reff
Int: E C#m B A G A (2x)
Kembali ke: Reff
E C#m B
Hai gadis malam adakah telintas
A
Tuk kembali pulang
E
Ke dunia yang hilang
Superglad-Peri Kecil
Peri Kecil - Superglad
Intro: A C#m D E (2x) A
A F#m
Dengarkanlah sejenak wahai peri kecilku
D E A
Biar rasa ini selalu untukmu
F#m
Genggam erat tanganku hingga kau merasa jemu
D E A A7
Tapi jangan kau lepas rasa di hatiku
D A D A
Reff: Dan bila memang kita ‘kan jalani, jangan pernah kau padamkan hati ini
D A E A
Dan nanti bila kau merasa sedih, untukmu peri kecil ku bernyanyi
Int: A F#m D E A (2x)
A F#m
Percayalah padaku, ku ‘kan selalu menunggumu
D E A
Hingga bulan dan bintang tak saling bertemu
F#m
Genggam erat tanganku hingga kau merasa jemu
D E A A7
Tapi jangan kau lepas rasa di hatiku
Kembali ke: Reff
A E A
Untukmu peri kecil ku bernyanyi (3X)
Intro: A C#m D E (2x) A
A F#m
Dengarkanlah sejenak wahai peri kecilku
D E A
Biar rasa ini selalu untukmu
F#m
Genggam erat tanganku hingga kau merasa jemu
D E A A7
Tapi jangan kau lepas rasa di hatiku
D A D A
Reff: Dan bila memang kita ‘kan jalani, jangan pernah kau padamkan hati ini
D A E A
Dan nanti bila kau merasa sedih, untukmu peri kecil ku bernyanyi
Int: A F#m D E A (2x)
A F#m
Percayalah padaku, ku ‘kan selalu menunggumu
D E A
Hingga bulan dan bintang tak saling bertemu
F#m
Genggam erat tanganku hingga kau merasa jemu
D E A A7
Tapi jangan kau lepas rasa di hatiku
Kembali ke: Reff
A E A
Untukmu peri kecil ku bernyanyi (3X)
Pasto - Aku Pasti Kembali
Pasto - Aku Pasti Kembali
G
Waktu tlah tiba
Em
Aku kan meninggalkan
D C D
Tinggalkan kamu tuk sementara
G
Kau dekap aku
Em
Kau bilang jangan pergi
D C D
Tapi ku hanya dapat berkata
[chorus]
Am D G
Aku hanya pergi tuk sementara
Am D G
Bukan tuk meninggalkanmu selamanya
Am D G
Ku pasti kan kembali pada dirimu
C D
Tapi kau jangan nakal
C D F C F c
Aku pasti kembali
G
Kau peluk aku
Em
Kau ciumi pipiku
D C D
Kau bilang janganlah ku pergi
G
Bujuk rayumu
Em
Buat hatiku sedih
D C D
Tapi ku hanya dapat berkata
F C
Pabila nanti
G D
Kau rindukanku di dekapmu
F C
Tak perlu kau risaukan
Am G A
Aku pasti akan kembali
[interlude] Dm E A G D Dm A# Gm G#
[chorus2]
C# D# G#
Aku hanya pergi tuk sementara
C# D# G#
Bukan tuk meninggalkanmu selamanya
C# D# G#
Ku pasti kan kembali pada dirimu
C# D#
Tapi kau jangan nakal
C# D#
Aku pasti kembali
G
Waktu tlah tiba
Em
Aku kan meninggalkan
D C D
Tinggalkan kamu tuk sementara
G
Kau dekap aku
Em
Kau bilang jangan pergi
D C D
Tapi ku hanya dapat berkata
[chorus]
Am D G
Aku hanya pergi tuk sementara
Am D G
Bukan tuk meninggalkanmu selamanya
Am D G
Ku pasti kan kembali pada dirimu
C D
Tapi kau jangan nakal
C D F C F c
Aku pasti kembali
G
Kau peluk aku
Em
Kau ciumi pipiku
D C D
Kau bilang janganlah ku pergi
G
Bujuk rayumu
Em
Buat hatiku sedih
D C D
Tapi ku hanya dapat berkata
F C
Pabila nanti
G D
Kau rindukanku di dekapmu
F C
Tak perlu kau risaukan
Am G A
Aku pasti akan kembali
[interlude] Dm E A G D Dm A# Gm G#
[chorus2]
C# D# G#
Aku hanya pergi tuk sementara
C# D# G#
Bukan tuk meninggalkanmu selamanya
C# D# G#
Ku pasti kan kembali pada dirimu
C# D#
Tapi kau jangan nakal
C# D#
Aku pasti kembali
pulau paling menyeramkan di dunia
pulau paling menyeramkan di dunia. Mari kita lihat pulau apa saja itu dan jangan pernah bermimpi untuk kesana.
1. Pulau Fiji
Fiji punya sejarah, cerita terkenal macam kanibal anak-anak, pembunuhan, penyiksaan anak-anak. Tahun 1840, ada misionaris yang pernah menulis kisah tentang pulau ini. Katanya, di pulai ini tinggal para kanibal sadis yang suka menangkap orang dewasa terlebih anak kecil dari laut dan pantai.
Anak kecil yang ditangkapnya itu kemudian digantung menjadi hiasan bendera, sampai akhirnya anak itu meninggal karena mabok laut.
Atau, anak-anak yang ditangkap itu, dibawah hidup hidup dan dijadikan contoh bagi anak-anak penduduk setempat tentang seni perang. Anak-anak hasil tangkapan itu dipanah, dipukulin pakai tongkat sampai mati.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
2. Pulau Sampah Pasifik
Pulau ini disebut pulau sampah karena pulau ini terbentuk dari sampah-sampah terutama plastik yang dibuang oleh orang Amerika dan Cina. Jadi, tiap kali Amerika atau Cina membuang sampah ke laut, sampah itu kemudian terkumpul di tempat yang sama, namanya North Pacific Gyre.
Makin lama, sampahnya makin numpuk dan sekarang sampah itu sudah menjadi seperti pulau dengan ukuran sebesar Texas.
Sampah plastik tentunya tidak bisa terurai, tapi bisa ancur sampe kecil-kecil hingga seukuran plankton. Dan ikan yang mengira sampah plastik itu plankton, tentu akan memakannya. Kemudian, kita memakan ikan dimaksud.
Sejumlah peneliti pernah mengambil sampel air laut dari daerah pulau sampah dan hasilnya, jumlah kandungan plastik 6x lebih banyak daripada jumlah plankton.
Meski sampah itu sudah membentuk sebuah pulau, namun jangan coba-coba berdiri di atas pulau sampah ini. Soalnya kita bakal langsung kejeblos ke laut, dan kita akan tertutup sama sampah lagi.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
3. Pulau Izu
Pulau Izu, letaknya di wilayah Jepang. Pulau ini udaranya dipenuhin ama gas sulfur dengan konsentrasi tertinggi di seluruh dunia. Tapi sampai saat ini, masih ada sejumlah orang yang menetap disana, namun terus menggunakan masker.
Di tengah malem, sirene bakalan bunyi karena konsentrat gas sulfurnya parah dan jika sampai dihirup maka bisa mati lemas. Orang-orang disana menghabiskan hidupnya dengan cara ini.
Di pulau ini juga ada lempengan tektonik yang bisa ngehasilin gempa superdahsyat.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
4. Pulau Ramree
Tahun 1945, jaman Perang Dunia II, ada sekitar 900 tentara Jepang dikirim ke Pulau Ramree. Waktu lagi keliling, jalannya kehalang sama rawa. Mereka kemudian masuk saja ke rawa-rawa itu. Dan akhirnya 500 dari 900 tentara itu hilang.
Pulau ini banyak dihuni oleh nyamuk malaria, kalajengking yang mematikan, dan buaya laut. Tentara yang selamat dari pulau itu mayoritas mengalami luka parah sampai sekarat.
Kejadian ini kemudian masuk Guinness Book of World Records’ “Greatest disaster suffered from animals.”
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
5. Pulau Poveglia
Pulau Poveglia berada di daerah perairan Venice, Italia. Pulau ini terbentuk saat orang-orang Romawi jaman dulu, dengan baik hati mencari tempat untuk mengkarantinakan orang-orang yang kena virus mematikan di jaman itu. Pulau Poveglia ini akhirnya dipenuhi oleh ribuan orang sakit yang akhirnya mati bareng-bareng di sana.
Beberapa abad kemudian, virus Bubonic nyerang Eropa, dan pulau ini kembali ke masa ‘kejayaan’ nya, sebagai tempat piknik terakhir buat orang-orang sekarat.
Waktu virusnya makin parah, akhirnya semua orang yang mengalami sakit sedikit langsung dikirim ke Pulau Poveglia. Total jumlah kematian di pulai inipun jadi sekitar 160.000 nyawa.
Seolah belom cukup serem, taon 1922 di pulau berbau mayat penyakitan ini dibangun RSJ. Gosipnya dokter2 jiwa disana itu suka menyiksa pasiennya dengan menaruh mereka di atas tower, hingga mereka mati.
Kabar selanjutnya, dokter-dokter disana akhirnya juga mati semua dan dilempar dari tower sama hantu penyakitan.
Lewat beberapa tahon, ada segerombol orang dikirim buat tinggal disana. Tapi besoknya, pada balik lagi karena katanya setiap mereka mendengar banyak suara orang jerit-jerit dan ada sejumlah penampakan.
Jadi, sampe sekarang tidak ada lagi yang nempatin Pulau Poveglia.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
6. Ilha de Queimada Grande Alias Pulau Ular
Pulau ini dipenuhin oleh ular. Pernah ada nelayan yang nyasar kesana, trus pulang dan perahunya dipenuhi darah. Ular yang memenuhi pulau ini jenisnya Golden Lancehead. Racun ular ini termasuk salah satu yang terganas, bisa bikin daging busuk ampe ke tulang. Ular jenis ini cuma ada di pulau itu.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
Sumber: berbagai sumber
1. Pulau Fiji
Fiji punya sejarah, cerita terkenal macam kanibal anak-anak, pembunuhan, penyiksaan anak-anak. Tahun 1840, ada misionaris yang pernah menulis kisah tentang pulau ini. Katanya, di pulai ini tinggal para kanibal sadis yang suka menangkap orang dewasa terlebih anak kecil dari laut dan pantai.
Anak kecil yang ditangkapnya itu kemudian digantung menjadi hiasan bendera, sampai akhirnya anak itu meninggal karena mabok laut.
Atau, anak-anak yang ditangkap itu, dibawah hidup hidup dan dijadikan contoh bagi anak-anak penduduk setempat tentang seni perang. Anak-anak hasil tangkapan itu dipanah, dipukulin pakai tongkat sampai mati.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
2. Pulau Sampah Pasifik
Pulau ini disebut pulau sampah karena pulau ini terbentuk dari sampah-sampah terutama plastik yang dibuang oleh orang Amerika dan Cina. Jadi, tiap kali Amerika atau Cina membuang sampah ke laut, sampah itu kemudian terkumpul di tempat yang sama, namanya North Pacific Gyre.
Makin lama, sampahnya makin numpuk dan sekarang sampah itu sudah menjadi seperti pulau dengan ukuran sebesar Texas.
Sampah plastik tentunya tidak bisa terurai, tapi bisa ancur sampe kecil-kecil hingga seukuran plankton. Dan ikan yang mengira sampah plastik itu plankton, tentu akan memakannya. Kemudian, kita memakan ikan dimaksud.
Sejumlah peneliti pernah mengambil sampel air laut dari daerah pulau sampah dan hasilnya, jumlah kandungan plastik 6x lebih banyak daripada jumlah plankton.
Meski sampah itu sudah membentuk sebuah pulau, namun jangan coba-coba berdiri di atas pulau sampah ini. Soalnya kita bakal langsung kejeblos ke laut, dan kita akan tertutup sama sampah lagi.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
3. Pulau Izu
Pulau Izu, letaknya di wilayah Jepang. Pulau ini udaranya dipenuhin ama gas sulfur dengan konsentrasi tertinggi di seluruh dunia. Tapi sampai saat ini, masih ada sejumlah orang yang menetap disana, namun terus menggunakan masker.
Di tengah malem, sirene bakalan bunyi karena konsentrat gas sulfurnya parah dan jika sampai dihirup maka bisa mati lemas. Orang-orang disana menghabiskan hidupnya dengan cara ini.
Di pulau ini juga ada lempengan tektonik yang bisa ngehasilin gempa superdahsyat.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
4. Pulau Ramree
Tahun 1945, jaman Perang Dunia II, ada sekitar 900 tentara Jepang dikirim ke Pulau Ramree. Waktu lagi keliling, jalannya kehalang sama rawa. Mereka kemudian masuk saja ke rawa-rawa itu. Dan akhirnya 500 dari 900 tentara itu hilang.
Pulau ini banyak dihuni oleh nyamuk malaria, kalajengking yang mematikan, dan buaya laut. Tentara yang selamat dari pulau itu mayoritas mengalami luka parah sampai sekarat.
Kejadian ini kemudian masuk Guinness Book of World Records’ “Greatest disaster suffered from animals.”
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
5. Pulau Poveglia
Pulau Poveglia berada di daerah perairan Venice, Italia. Pulau ini terbentuk saat orang-orang Romawi jaman dulu, dengan baik hati mencari tempat untuk mengkarantinakan orang-orang yang kena virus mematikan di jaman itu. Pulau Poveglia ini akhirnya dipenuhi oleh ribuan orang sakit yang akhirnya mati bareng-bareng di sana.
Beberapa abad kemudian, virus Bubonic nyerang Eropa, dan pulau ini kembali ke masa ‘kejayaan’ nya, sebagai tempat piknik terakhir buat orang-orang sekarat.
Waktu virusnya makin parah, akhirnya semua orang yang mengalami sakit sedikit langsung dikirim ke Pulau Poveglia. Total jumlah kematian di pulai inipun jadi sekitar 160.000 nyawa.
Seolah belom cukup serem, taon 1922 di pulau berbau mayat penyakitan ini dibangun RSJ. Gosipnya dokter2 jiwa disana itu suka menyiksa pasiennya dengan menaruh mereka di atas tower, hingga mereka mati.
Kabar selanjutnya, dokter-dokter disana akhirnya juga mati semua dan dilempar dari tower sama hantu penyakitan.
Lewat beberapa tahon, ada segerombol orang dikirim buat tinggal disana. Tapi besoknya, pada balik lagi karena katanya setiap mereka mendengar banyak suara orang jerit-jerit dan ada sejumlah penampakan.
Jadi, sampe sekarang tidak ada lagi yang nempatin Pulau Poveglia.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
6. Ilha de Queimada Grande Alias Pulau Ular
Pulau ini dipenuhin oleh ular. Pernah ada nelayan yang nyasar kesana, trus pulang dan perahunya dipenuhi darah. Ular yang memenuhi pulau ini jenisnya Golden Lancehead. Racun ular ini termasuk salah satu yang terganas, bisa bikin daging busuk ampe ke tulang. Ular jenis ini cuma ada di pulau itu.
Pulau Paling Menyeramkan di Dunia
Sumber: berbagai sumber
Jumat, 17 September 2010
liat aja
Lirik, Kunci gitar, Chords Gitar, Kord Gitar Blackout - Resiko Orang Cantik :
[intro] G D/F# Em D C Cm
G D/F# Em D
ku tau kau punya temanku
C G/B Am D
tapi ku tak bisa bohongi diriku
G D/F# Em D
ku tak ingin hilang rasa ini
C D G D
kau pantas jadi pacarku
G D/F# Em D
Andai saja kau mengerti yeah
C G/B Am D
isi hatiku padamu
G D/F# Em D
sejak dulu sampai saat ini
C D G
hanya kau di hatiku
[chorus]
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
[int] G D/F# C D
G D/F# Em D
Andai saja kau mengerti yeah
C G/B Am D
isi hatiku padamu
G D/F# Em D
sejak dulu sampai saat ini
C D G
hanya kau di hatiku
[chorus]
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
[coda]
G F C
resiko orang cantik
G F C
la la la la la la la la la
G F C
la la la la la la la la
G F C
la la la la la
[intro] G D/F# Em D C Cm
G D/F# Em D
ku tau kau punya temanku
C G/B Am D
tapi ku tak bisa bohongi diriku
G D/F# Em D
ku tak ingin hilang rasa ini
C D G D
kau pantas jadi pacarku
G D/F# Em D
Andai saja kau mengerti yeah
C G/B Am D
isi hatiku padamu
G D/F# Em D
sejak dulu sampai saat ini
C D G
hanya kau di hatiku
[chorus]
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
[int] G D/F# C D
G D/F# Em D
Andai saja kau mengerti yeah
C G/B Am D
isi hatiku padamu
G D/F# Em D
sejak dulu sampai saat ini
C D G
hanya kau di hatiku
[chorus]
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
G D/F# C G/B
kau memang cantik
Am Bm C D
resiko orang cantik disukai banyak lelaki
G D/F# C G/B
bukan salahku
Am Bm
sebelum janur melengkung
C D
ku masih bebas untuk memilih
[coda]
G F C
resiko orang cantik
G F C
la la la la la la la la la
G F C
la la la la la la la la
G F C
la la la la la
Langganan:
Postingan (Atom)